Umar İdris
23 Desember 2019•Update: 23 Desember 2019
Gulsen Topcu
TRIPOLI
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB pada hari Minggu mengecam kunjungan mendadak Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias ke Benghazi, Libya.
Kunjungan itu melanggar keputusan lembaga internasional yang menganggap GNA sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di negara itu, kata Menteri Luar Negeri Libya Mohamed Taher Siala dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada akun media sosial kementerian.
Selama kunjungannya pada hari Minggu, Dendias bertemu dengan Khalifa Haftar, komandan yang bermarkas di Libya Timur, juga pejabat pemerintah Abdullah es-Sinni dan Abdulhadi al-Havic.
Dendias mengkritik kesepakatan antara Turki dan GNA selama kunjungan tersebut, menurut laporan media regional.
Pada 27 November, Ankara dan Tripoli menandatangani dua nota kesepahaman terpisah: satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batas-batas negara maritim di Mediterania Timur.
Pakta kelautan itu menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani, sekaligus menjelaskan bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Kesepakatan ini mulai berlaku pada 8 Desember.
Pada 4 April, Haftar, yang memimpin pasukan yang berbasis di Libya timur, melancarkan serangan untuk merebut ibu kota Tripoli dari pasukan GNA.
Menurut data PBB, lebih dari seribu orang telah terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 terluka.
Sejak penggulingan dan kematian penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, dua wilayah kekuasaan telah muncul di Libya: satu di Libya timur, didukung terutama oleh Mesir dan Uni Emirat Arab. Satu lagi di Tripoli, yang mendapatkan pengakuan PBB dan komunitas internasional.
*Ditulis oleh Havva Kara Aydin