Indonesia terus menentang subsidi perikanan di WTO

JAKARTA

Indonesia terus mendesak World Trade Organization (WTO) untuk melarang subsidi perikanan atau fisheries subsidies pada perusahaan besar yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan, dalam pertemuan informal tingkat menteri di Shanghai, China.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pelarangan subsidi ini penting untuk Indonesia yang mempunyai jutaan penduduk berprofesi sebagai nelayan.

“Indonesia ingin WTO melarang subsidi perikanan bagi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebihan serta praktik penangkapan ikan ilegal,” ujar Jerry dalam siaran persnya, Kamis.

Indonesia telah mengusulkan agar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur subsidi dari negara ke perusahaan besar yang menjalankan bisnis perikanan.

Indonesia menilai subsidi kepada perusahaan besar tidak adil pada nelayan kecil perorangan, yang hanya bisa beroperasi di dekat daerah pantai.

Nelayan besar bisa menangkap ikan di laut lepas, sementara nelayan independen hanya sejumlah kecil di dekat pantai.

Selama ini negara-negara yang memberikan subsidi kepada perusahaan perikanan besar adalah China, Spanyol dan Jepang.

Sementara Indonesia bersama dengan Norwegia, dan beberapa di Afrika, Samudra Pasifik, serta Karibia menentang praktik tersebut.

Menurut Indonesia, subsidi seperti itu menyebabkan penangkapan ikan berlebihan di perairan internasional di luar yurisdiksi negara.

“Seharusnya nelayan kecil dan mandiri yang berhak mendapatkan subsidi seperti itu,” ujar Jerry.

Negosiasi subsidi perikanan ini dimulai pada 2001 saat Konferensi Tingkat Menteri Doha, Qatar. Tujuannya untuk "memperjelas dan meningkatkan" disiplin WTO yang ada tentang subsidi perikanan.

Mandat itu dijabarkan pada 2005 di Konferensi Tingkat Menteri di Hong Kong dengan seruan melarang beberapa subsidi perikanan yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan.