Iqbal Musyaffa
04 Juni 2020•Update: 04 Juni 2020
JAKARTA
Pemerintah mengubah kembali postur APBN 2020 antara lain dengan melebarkan defisit dari sebelumnya 5,07 persen terhadap PDB menjadi 6,34 persen dari PDB agar pertumbuhan ekonomi bisa dijaga dan tidak menuju resesi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan ada potensi ekonomi Indonesia mengalami krisis dengan pertumbuhan ekonomi negatif, sehingga pemerintah mengupayakan agar potensi tersebut tidak terwujud.
“Perlambatan ekonomi yang signifikan dari biasanya tumbuh 5 persen sekarang terkoreksi sangat dalam pun sudah sangat berat,” ujar Febrio dalam diskusi virtual, Kamis.
Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang negatif akan berdampak signifikan pada kemiskinan dan pengangguran yang bisa tumbuh tinggi sehingga akan lebih sulit untuk dipulihkan.
“Ini yang menjadi dasar bagi pemerintah merevisi lagi postur APBN untuk memastikan agar ekonomi jangan sampai tumbuh negatif,” kata Febrio.
Febrio mengatakan dalam perubahan postur APBN 2020 terjadi penurunan target penerimaan dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun dan peningkatan belanja negara dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun.
Menurut dia, peningkatan belanja negara tersebut akan dilakukan secara terukur serta dapat dihitung dampaknya, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terhindar dari pertumbuhan ekonomi minus 0,4 persen dalam skenario sangat berat.
Dia menjelaskan dalam perubahan postur APBN kali ini defisit ditetapkan sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB akibat dari tambahan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi Rp677,2 triliun dari sebelumnya Rp405,1 triliun.
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari Rp87,55 triliun untuk sektor kesehatan dan penanganan Covid-19 yang meningkat dari sebelumnya Rp75 triliun, serta Rp589,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah sadar sumber masalah adalah di sektor kesehatan, sehingga kalau tidak ditangani dengan baik, sulit untuk memperbaiki ekonomi,” jelas dia.
Sementara itu, Febrio mengatakan pemerintah terus mengupayakan agar ekonomi tetap berjalan walaupun ada pembatasan sosial dan aktivitas saat masuk ke fase kenormalan baru melalui anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut.
“Pelebaran defisit ini memang berat, karena yang kita hadapi di lapangan semakin berat dan kita harus gerak cepat,” lanjut Febrio.