Pemerintah rancang program kerja prioritas perekonomian 2020-2024

JAKARTA

Kementerian Koordinator Perekonomian merancang program prioritas (Quick Wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.

Rapat koordinasi tersebut bertemakan ‘Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing'.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada empat kelompok program yang disasar.

Sasaran pertama adalah program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sasaran kedua adalah program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan, sasaran ketiga program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, dan sasaran keempat adalah program untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

“Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.

Menko Airlangga menjelaskan ada 15 usulan program prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan.

“Sebelumnya, Presiden RI sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang melambat,” kata Menko Airlangga.

Dia menjelaskan program prioritas tersebut antara lain program implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, jaminan produk halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, dan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Program prioritas lainnya terkait perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan Kartu Pra Kerja, pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batubara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Menko Airlangga menambahkan seusai rapat koordinasi, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing kementerian akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor.

“10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” imbuh dia.

Airlangga melanjutkan kerangka pikir penyusunan program-program tersebut sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.

Beberapa kriteria program atau kegiatan di kementerian/lembaga yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian antara lain yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat, serta yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja kementerian/lembaga lain.

Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat, serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech.