Jepang bahas arus bebas data dan reformasi WTO dengan Indonesia

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Hiroshige Seko menemui Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu, untuk membahas isu arus bebas data dengan kepercayaan atau data free flow with trust (DFFT).

Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan DFFT akan menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tingkat menteri G20 tanggal 7-9 Juni di Tsukuba, Jepang.

Enggar mengatakan secara umum Jepang mengharapkan Indonesia bisa mendukung pertemuan tingkat menteri G20 sampai menghasilkan satu kesepakatan bersama tingkat menteri yang akan dilaporkan dan disampaikan pada G20 Summit di Osaka.

“Terminologi ini semula ada perbedaan di berbagai negara,” jelas Enggar seusai pertemuan di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sudah berkonsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bahwa pada akhirnya Indonesia bisa menerima prakarsa Jepang mengenai DFFT dengan beberapa catatan.

“Mengenai data strategis tetap harus ada di kita dan hal-hal lain yang secara rinci telah kami sampaikan hasil konsultasi dengan Menkominfo,” ungkap Enggar.

Dia mengakui masih terjadi pembahasan panjang mengenai DFFT, khususnya terkait terminologi data dan informasi.

Enggar memastikan Jepang tidak meminta data strategis Indonesia dan Indonesia juga tidak akan memberikannya.

“Data yang dimaksud yang kita sepakati adalah perlu adanya keseimbangan yang kuat antara arus bebas data dan data yang diproteksi,” urai dia.

Enggar menjelaskan DFFT merupakan usulan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai big data sebagai prioritas Jepang.

“Tapi secara spesifik jenis datanya belum ada karena masing-masing negara memiliki sensitivitas yang berbeda,” tambah dia.

Reformasi WTO

Selain itu, dalam pertemua tersebut Enggar mengatakan Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan sikap tentang reformasi WTO yang perlu dilakukan.

“Tapi kami harus membedakan antara substansi dan proses. Kami konsisten sampaikan mengenai reformasi Dispute Settlement Body karena kalau itu tidak dilakukan, maka semua dispute settlement tidak bisa berjalan,” kata Enggar.

Dia menambahkan telah menugaskan seluruh staf Kementerian Perdagangan yang ada di Jenewa, Swiss untuk melakukan pembahasan terpisah antara cara dan proses reformasi WTO tersebut.

Kemudian, kedua negara juga membahas tentang aksi proteksionisme yang akhir-akhir ini telah meningkat dalam perdagangan global.

“Kita dan Jepang sepakat dengan multilateral trading system sebagaimana sudah disampaikan saat APEC Ministeria Meeting lalu dan akan kembali jadi bagian penting dalam pembahasan di G20,” tambah Menteri Enggar.