Lebanon tidak akan berkhianat pada Palestina

Wassim Samih Seifeddine, Hacer Başer

BEIRUT

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri mengatakan bahwa rakyat Lebanon tidak akan berkhianat kepada Palestina.

Kantor Pers Ketua Parlemen Lebanon pada Senin mengeluarkan pernyataan tertulis guna menanggapi pengumuman paket ekonomi terkait rencana perdamaian "Kesepakatan Abad Ini" oleh Gedung Putih pada Sabtu kemarin.

"Kami ingin menekankan bahwa bungkamnya pemerintah Lebanon bukan berarti kami menerima tawaran beracun oleh sejumlah pihak. Mereka tidak akan menemukan tanah yang efisien di Lebanon untuk berinvestasi,” tutur Berri.

“Investasi ini bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan Palestina, seperti hak mendirikan negara yang independen beribu kota Yerusalem Timur serta hak kembali untuk rakyat Palestina.”

“Pemerintah Lebanon dan rakyatnya tidak akan menjadi mitra bagi mereka yang ingin menjual Palestina dengan harga yang murah," ungkap pernyataan ketua Parlemen Lebanon.

Berri mengungkapkan mereka yang berpikir bisa menipu Lebanon, -yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit-, dengan miliaran dolar, telah keliru.

Gedung Putih pada Sabtu mengumumkan bagian ekonomi dari rencana perdamaian Timur Tengahnya, menyerukan investasi sebesar USD50 miliar untuk Palestina dan negara-negara tetangga.

Rencana yang telah lama dijanjikan dan menghadapi sejumlah penundaan itu mengusulkan peningkatan proyek infrastruktur antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan tujuan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menggembar-gemborkan rencana itu dan menyebut "Perdamaian Menuju Sejahtera" sebagai upaya internasional paling ambisius dan komprehensif bagi rakyat Palestina hingga saat ini.

Rencana perdamaian "Kesepakatan Abad Ini" yang diprakarsai Trump belum diungkapkan secara penuh.

Namun, berdasarkan bocoran di media, rencana itu akan menuntut Palestina untuk membuat sejumlah konsesi kepada Israel mengenai status Yerusalem dan hak para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

Yerusalem masih menjadi jantung perselisihan Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun, di mana warga Palestina berharap agar Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Otoritas Palestina mengatakan mereka tidak akan menghadiri konferensi di Bahrain dan menolak peran AS dalam proses mediasi sejak Trump mengumumkan akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem tahun lalu.